PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA



PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA


1.         Dasar hukum
Polri yang memerankan fungsi penegakan hukum berwenang dan bertanggung jawab melakukan penegakan hukum yang diwujudkan dalam penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan pemilukada. Penyidikan tersebut didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan sebagai berikut:
a.         Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
b.         Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c.         Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
d.         Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
e.         Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
f.          Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP NO 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.
g.         Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri.

2.         Tindak Pidana Pemilukada
Penyelenggaraan pemilukada diatur oleh UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan, dengan UU no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no 32 tahun 2004. Pada kedua undang-undang tersebut diatur beberapa pasal yang mengatur ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada pasal 115 s/d 119 UU no 32 tahun 2004, khusus untuk pasal 115 disempurnakan pada UU no 12 tahun 2008. Beberapa pelanggaran yang dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu antara lain:
a.      Yang diatur pada Undang-Undang no 12 tahun 2008 pasal 115, ayat:
1)        Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai diri sendiri maupun orang lain yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih". Pidana penjara minimal 3 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 3.000.000,- dan maximal Rp. 12.000.000.
2)        Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilih tersebut mengadukan". Pidana penjara minimal 12 bulan dan maximal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maximal Rp. 24.000.000.
3)        Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam UU ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.
4)        Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat yang tidak sah, padahal surat itu telah diketahuinya tidak sah". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.
5)        Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang – halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut UU ini". Pidana penjara minimal 12 bulan dan maximal 36 bulan dan/atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maximal Rp. 36.000.000.
6)        Setiap orang yang Dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.
7)        Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59". Pidana penjara minimal 12 bulan dan maximal 36 bulan dan/atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maximal Rp. 36.000.000.
8)        Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.
9)        Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini". Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp. 72.000.000.

b.      Masalah Kampanye Yang diatur pada pasal 116 UU no 32 tahun 2004 ayat:
1)        Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)". Pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 30 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- atau paling banyak Rp. 1.000.000.
2)        Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f". Pidana penjara minimal 3 bulan atau maximal 18 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 6.000.000.
3)        Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)". Pidana penjara minimal 1 bulan dan maximal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 1.000.000.
4)        Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83". Pidana penjara minimal 1 bulan atau maximal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 6.000.000.
5)        Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye". Pidana penjara minimal 1 bulan atau maximal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 6.000.000.
6)        Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3)". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maximal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000.000,- atau maximal Rp. 1.000.000.000.
7)        "Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maximal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000.000,- atau maximal Rp. 1.000.000.000.
8)        Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh UU ini". Pidana penjara minimal singkat 2 bulan dan maximal 12 bulan atau denda minimal Rp. 1.000.000,- atau maximal Rp. 10.000.000

c.       Yang diatur pada UU no 32 tahun 2004 pasal 117, ayat:
1)        Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- atau maximal Rp. 10.000.000.
2)        Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- atau maximal Rp. 10.000.000.
3)        Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih". Pidana penjara minimal 15 hari dan maximal 60 hari dan/atau denda minimal Rp. 100.000,- dan maximal Rp. 1.000.000.
4)        Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS". Pidana penjara minimal 1 bulan dan maximal 4 bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000,- dan maximal Rp. 2.000.000.
5)        Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutaan suara". Pidana penjara minimal 6 bulan dan maximal 3 tahun dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
6)        Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
7)        Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
8)        Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan sipemilih kepada orang lain". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.

d.      Yang diatur pada UU no 32 tahun 2004 pasal 118, ayat:
1)        Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara suaranya berkurang". Pidana penjara minimal 2 bulan dan maximal 1 tahun dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000.
2)        Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maximal 2 tahun dan/atau denda minimal Rp. 2.000.000,- dan maximal Rp. 20.000.000.
3)        Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel". Pidana penjara minimal 15 hari dan maximal 2 bulan dan/atau denda minimal Rp. 100.000,- dan maximal Rp. 1.000.000.
4)        Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara". Pidana penjara minimal 6 bulan dan maximal 3 tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000,- dan maximal Rp. 1.000.000.000.
e.      Pasal 119 Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon Ditambah 1/3 dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118..

3.         Mekanisme Penyidikan
Penyidikan tindak pidana pemilukada dilakukan terhadap pelanggaran aturan pemilukada pada pasal 116, 117, 118 UU no 32 tahun 2004 dan pasal 115 UU 12 tahun 2008. Tujuan utama penyidikan ini adalah mengawal pemilukada dilaksanakan secara jujur dan adil.
Pada prinsipnya, penyidikan tindak pidana pemilukada mengacu pada aturan-aturan penyidikan yang diatur pada KUHAP, sehingga prosesnya sama seperti penyidikan tindak pidana lainnya. Namun di luar aturan tersebut, penyidikan tindak pidana pemilukada memiliki tambahan satu mekanisme yaitu pelaporan temuan dugaan pelanggaran pemilukada yang ditemukan oleh masyarakat harus melalui mekanisme pengkajian oleh Panwaslu dan setelah dinilai merupakan pelanggaran pidana, laporan tersebut akan diteruskan kepada penyidik Polri.
Secara umum mekanisme penyidikan tindak pidana pemilukada dapat diuraikan sebagai berikut:
a.      Masyarakat atau anggota pemantau pemilukada atau pasangan calon/tim kampanye pemilukada yang menemukan dugaan pelanggaran pemilukada, menyampaikan laporan kepada bagian penerimaan lapo­ran Panwaslu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelanggaran terjadi (pasal 110 (3) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2006). Masyarakat yang me­laporkan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat sebagai WNI yang memiliki hak pilih.
b.      Laporan disampaikan kepada Panwaslu dapat secara langsung (secara lisan datang menyampaikan atau secara tertulis) maupun tidak langsung (melalui lisan (telp) atau tulisan (sms, faks, surat elektronik dll). Selan­jutnya Panwaslu memberikan tanda bukti lapor dan mencatat laporan pada buku register.
c.       Setelah menerima laporan, Panwaslu melakukan penelitian dan peng­kajian menyangkut persyaratan formal (pelapor, waktu dan keabsahan laporan) dan persyaratan materiial (identitas pelapor, waktu, tempat ke­jadian perkara, peristiwa dan uraian kejadian, saksi, barang bukti dan cara pengumpulan barang bukti).
d.      Paling lambat selama 7 hari (pasal 111 ayat (2) PP no 6 tahun 2005), Panwaslu harus menentukan hasil pengkajiannya dan meneruskan lap­oran tersebut kepada penyidik apabila merupakan pelanggaran pidana (pasal 111 ayat (5) PP no 6 tahun 2005), kepada KPU Provinsi/Kabupat­en/Kota apabila merupakan pelanggaran administratif dan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) apabila menyangkut pelanggaran kode etik. Waktu 7 hari tersebut dapat dita­mbah 7 hari lagi apabila diperlukan, sehingga total waktu penerusan laporan maksimal 14 hari (pasal 111 ayat (3) PP no 6 tahun 2005).
e.      Apabila berdasarkan penelitian dan pengkajian Panwaslu laporan terse­but dinyatakan sebagai bukan pelanggaran pemilukada, maka Panwaslu berwenang menghentikan dan menyatakan permasalahan selesai.
f.       Selanjutnya, penyidik Polri yang menerima pelimpahan laporan tindak pidana pemilu dari Panwaslu melakukan penyidikan sesuai dengan ke­tentuan peradilan yang diatur dalam KUHAP (pasal 113 PP no 6 tahun 2005) untuk selanjutnya diajukan kepada penuntut umum dan diajukan ke peradilan umum (pasal 114 PP no 6 tahun 2005). Penyidik harus memprioritaskan penyidikan tindak pidana pemilu karena pelaksan­aan pemilukada terikat tahapan yang terus berjalan, sehingga dugaan pelanggaran pemilukada perlu segera diselesaikan supaya memperoleh kepastian hukum dan tidak mengganggu tahapan pemilukada berikut­nya.
betara indra gunawan
betara indra gunawan

Terima kasih Atas Kunjungannya sedang membaca artikel tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA di Blog Betara , Sahabat dipersilakan mengcopy paste atau menyebarluaskan artikel ini, Namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya.

Previous
Next Post »